Terhitung tanggal 31 Mei 2010, Perkumpulan Prakarsa telah menempati kantor di lokasi baru <<Klik disini>>
(2010-05-31)
Sintesis Paper dari Program "Audit on Globalization" kini telah tersedia dalam versi Bahasa Inggris. Baca kembali program ini, atau download langsung dokumen ini <disini>.
(2010-03-31)
Baca : Siaran Pers dan Kertas Posisi KOMISI ANGGARAN INDEPENDEN, yang dilaunching pada tanggal 17 Februari 2010 disini
(2010-02-23)
Dec-2009. Telah terbit 2 (dua) Buku Baru Perkumpulan Prakarsa : "Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia" dan "Anggaran Pro Kaum Miskin". Dapatkan di jaringan toko buku terdekat di kota anda.
(2009-12-09)
Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas lembaga, laporan ini meringkas segala hal tentang Perkumpulan Prakarsa, bagaimana cara kerjanya, apa saja kerja-kerjanya serta apa saja yang telah dihasilkannya selama kurun waktu tahun 2004 hingga 2008. Baca >> Laporan Publik Perkumpulan Prakarsa 2004-2008
(2009-11-12)
Apa itu Lembaga-lembaga Keuangan Internasional? Siapa-saja "pemain"nya? Bagaimana fungsi, tugas dan tatakelola didalamnya? Baca >> Lembar Fakta : Tata Kelola dalam Lembaga-lembaga Keuangan Internasional
One World Trust telah merilis "Global Accountability Report 2008" (GAR2008), Perkumpulan Prakarsa menjadi salah satu organisasi partner dalam mempromosikan dan mendiseminasi GAR2008 >>>>
(2008-12-14)
DPR harus serius mendorong dan memahami pro poor budget, dan terdapat prasyarat wacana, teknis, dan kelembagaan yang perlu diusung untuk hal ini. Baca selected paper terbaru Perkumpulan Prakarsa ...
(2008-11-08)
2010-07-28 04:04:02
Pimpinan DPR didesak segera membuat aturan dan menerapkan sanksi bagi anggota dewan terhormat yang sering mangkir dari berbagai persidangan dan rapat. Pimpinan dan anggota DPR tidak perlu banyak berbicara, karena yang dibutuhkan publik adalah bukti.
-----------------------------------------------------------
2010-07-28 03:42:12
Indonesia boleh dikatakan sudah berhasil melewati proses transisi demokrasi. Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah terlaksana dengan baik. Militer kembali ke barak mengurus pertahanan. Polisi mengambil alih masalah-masalah keamanan. Partai-partai politik menggapai peran signifikan. Media massa berkembang sebagai pusat dari debat publik dan informasi publik. Kelompok-kelompok bisnis bisa memasuki kelembagaan politik tanpa kekhawatiran. Kalangan masyarakat sipil panen advokasi atas masalah-masalah publik.