Dua tahun terakhir, Perkumpulan Prakarsa bersama beberapa Civil Society Organizations (CSO) telah mendorong proses pro-poor budget mainstreaming bekerjasama dengan Panitia Anggaran (Panggar) DPR RI. Kerjasama ini dilakukan melalui proses penciptaan dan pertukaran pengetahuan (joint knowledge building and sharing). Di samping itu, Prakarsa telah melakukan perluasan dukungan kerja-kerja advokasi pro-poor budget di tingkat nasional dan local bersama Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia (JKLPK).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalam dua tahun terakhir, Perkumpulan Prakarsa bersama dengan beberapa ORNOP berupaya mendorong proses pengarusutamaan tersebut bekerja sama dengan Panitia Anggaran DPR RI melalui proses penciptaan dan pertukaran pengetahuan bersama (joint knowledge building and sharing).  Beberapa capaian yang telah berhasil diwujudkan adalah terpetakannya kebutuhan peningkatan kapasitas supporting system bagi parlemen, tersusunnya bangun pengetahuan (body knowledge) yang komprehensif tentang pro poor budget, terbangunnya akses dan kesepahaman awal antara masyarakat sipil dan parlemen dalam pengarusutamaan pro poor budget di APBN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'Mengarusutamakan Isu Pro-Poor Budget dalam
 Kerja Advokasi Organisasi Masyarakat Sipil'

Joint preparatory meeting ini diselenggarakan untuk memastikan bahwa perluasan dukungan dan penguatan sinergi tersebut dapat diakomodasikan dalam pelaksanaan fase kedua kerjasama dengan EED, mengingat luasnya jejaring yang dimiliki oleh JKLPK  serta kesamaan pandangan yang ada antara JKLPK dengan Perkumpulan Prakarsa atas urgensi perluasan advokasi pro poor budget di tingkat lokal maupun nasional.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Menggagas Sistem dan Model Kebijakan Jaminan Sosial Kesehatan antara Pusat dan Daerah" 
Kalau kita melihat kota Yogyakarta dengan Kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) yang difokuskan bagi warga kota miskin yang belum tercover oleh skema JAMKESMAS yang merupakan kebijakan pemerintah pusat dan skema JAMKESOS yang merupakan skema kebijakan pemerintah propinsi .  Di mana dalam konteks tersebut skema kebijakan JAMKESDA Kota Yogya dapat dikatakan sebagai komplemen dari skema kebijakan pemerintah pusat dan propinsi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Kota Kendari Merebut Peluang Mendorong Reformasi Jaminan Kesehatan di Indonesia" (roundtable discussion)
Sebagaimana kebijakan di tingkat pusat yang mengarah pada pelayanan kesehatan untuk warga miskin dan warga negara pada umumnya, dalam Peraturan daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 22 Tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan kota Kendari secara jelas disebutkan bahwa “Keluarga Miskin dan Masyarakat Rentan mendapat cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebesar 100 persen” (pasal 3 ayat (1) poin z).  YPSHK bekerjasama dengan Perkumpulan Prakarsa atas dukungan The Asia Foundation, berupaya mendorong pentingnya issu jaminan kesehatan bagi masyarakat dimana kota Kendari menjadi salah satu daerah sasaran proyek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Kesehatan itu Baik bagi Demokrasi Kita"
Potret jaminan kesehatan di Indonesia menunjukkan, sekitar 95,1 juta dari 220 juta penduduk yang telah tercakup oleh berbagai skema jaminan kesehatan, atau sekitar 43 persen dari total penduduk. Sekitar 17 persen adalah pekerja formal dan pegawai negeri sipil, sisanya adalah kelompok miskin yang tercakup oleh skema “semi-formal” seperti Jamkesmas dan JPKM. Masih ada sekitar 115 juta (57%) penduduk Indonesia yang belum tercakup oleh jaminan kesehatan sebagaimana amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"The Hatta Project" ; Memperkuat Demokrasi sebagai
Jalan Mewujudkan Keadilan Sosial"
Aspek regulasi dan institusi (i) menjadi masalah penting dalam implementasi jaminan kesehatan di Indonesia, selain aspek Persoalan dana (ii), Politik (iii), dan Inovasi Daerah (iv). Diskusi terbatas dilakukan untuk mengumpulkan bahan dan masukan yang cukup untuk menyempurnakan draft naskah kebijakan, yang nantinya akan digunakan sebagai panduan untuk mendorong dan memajukan implementasi jaminan kesehatan baik di tingkat nasional maupun di daerah, terutama Yogyakarta dan Kendari.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mencari Peluang Sistem Ekonomi Alternatif"
Krisis financial AS sebagai rentetan dampak kasus sub-prime mortgage, akhirnya berkembang menjadi krisis ekonomi dunia. Secara perlahan, negara-negara di belahan dunia turut mendapatkan imbas dari krisis finansial yang melanda negeri adidaya tersebut. Indonesia pun tak luput dari dampak karut-marut krisis finansial global ini. Diskusi ini diadakan untuk memperdalam pengetahuan tentang situasi dimaksud khususnya terkait dengan kemampuan Indonesia untuk menghadapi situasi yang ada, selain untuk membuka wacana tentang sistem ekonomi alternatif.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"The Hatta Project" ; Memperkuat Demokrasi sebagai
Jalan Mewujudkan Keadilan Sosial"
Secara spesifik, "The Hatta Project" bertujuan untuk memperkuat reformasi demokrasi yang sedang berjalan baik di tingkat nasional maupun daerah, dengan memastikan proses politik desentralisasi dan pengembangan kerangka kebijakan sosial yang kuat untuk mencapai keadilan sosial.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Demokrasi Sebagai Jalan Mewujudkan Keadilan Sosial"
Diskusi ini merupakan rangkaian tindak lanjut dari Preliminary Meeting ”The Hatta Project (THP) : Strengthening Democratic Reform for Achieving Social Justice”, untuk mengidentifikasi masalah dan merekomendasikan poin-poin yang perlu ditindak lanjuti pada program dimaksud.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------